Dilain sumber menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2013 masih belum pasti.
Kondisi ekonomi eksternal dan sejumlah faktor internal membuat
ekonomi Indonesia tahun 2013 masih belum pasti. Dari sisi eksternal,
pelambatan ekonomi kawasan euro akan menurunkan permintaan dan harga
komoditas. Dari sisi internal, keengganan pemerintah menekan subsidi
bahan bakar minyak membuat pembangunan infrastruktur terhambat sehingga
biaya logistik membengkak.
Tantangan lain adalah masalah
perburuhan. Aktivis buruh masih akan menggelar unjuk rasa soal
kesejahteraan tahun depan yang tinggal lima hari lagi. Kalangan
pengusaha juga memberikan sinyal akan melaksanakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal. PHK massal akan menyebabkan pengangguran, yang pada
gilirannya juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada empat ancaman yang menghadang pertumbuhan ekonomi nasional tahun
depan, yakni faktor politik, inflasi, krisis di kawasan euro, dan
hubungan industrial, dan tahun depan adalah tahun politik, yang akan
mengurangi gerak menteri ekonomi yang berasal dari partai politik.
Berkaca pada pengalaman tahun 2012, pada periode Januari-Oktober
nilai impor mencapai 159,18 miliar dollar AS atau meningkat 9,35 persen
jika dibandingkan dengan impor periode yang sama tahun sebelumnya.
Data Badan Pusat Statistik itu juga menyebutkan, ekspor Januari-Oktober
2012 mencapai 158,66 miliar dollar AS atau turun 6,22 persen
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Peningkatan impor
periode tersebut disebabkan oleh kenaikan impor gas bumi sebesar 109,5
persen menjadi 2,4 miliar dollar AS dan lonjakan impor nonminyak dan
gas bumi (migas) sebesar 11,1 persen menjadi 124,4 miliar dollar AS.
Sebagian besar impor berasal dari negara-negara ASEAN (21,35 persen),
China (19,23 persen), dan Jepang (15,54 persen).
Data neraca
pembayaran Bank Indonesia menyebutkan, neraca perdagangan migas masih
negatif pada triwulan III-2012. Pada triwulan III-2012, defisit neraca
perdagangan migas tercatat sebesar 1,0 miliar dollar AS, sedikit lebih
rendah dari defisit 1,2 miliar dollar AS pada triwulan sebelumnya.
Penyebabnya adalah konsumsi BBM bersubsidi yang naik sehingga impor
minyak masih relatif tinggi.
sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com
Kamis, 03 Januari 2013
Strategi Utang Pemerintah Berubah Tahun 2013
Pemerintah akan mengubah strategi utang melalui
penerbitan surat berharga. Biasanya, penarikan utang melalui penerbitan
Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak dilakukan di awal tahun atau
front loading strategy. Namun, 2013 pemerintah akan membagi rata porsi
penarikan utang di semester I dan II.
Direktur Surat Berharga Negara (SBN) Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang Kementrian Keuangan Lotto Sinarta Ginting mengatakan mulai tahun
depan penarikan utang akan dibagi merata dan proporsional.
Menurutnya, cara ini diterapkan karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak penarikan utang yang besar-besaran di awal tahun tak terserap.
"Untuk tahun depan, kita tidak terapkan front loading tapi 50:50%, jadi di semester I 50% dan di semester II 50%. Kita coba ini pertama kali karena kita sesuaikan dengan cash flow, sehingga tidak ada misalkan over financing yang terlalu berlebihan," jelas Lotto di Jakarta, akhir pekan ini.
Dia menambahkan pemerintah melihat seberapa kebutuhan anggaran maka angka tersebut akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan begitu penerbitan SBN tidak melebihi pembiayaan yang ada.
Selama ini pemerintah selalu menggunakan sistem front loading dalam penerbitan SBN untuk memenuhi pembiayaan di tahun anggaran. Dimana SBN yang diterbitkan pada semester I lebih besar dari semester II.
Lotto mengatakan sistem ini akan dievaluasi setiap triwulannya. Tidak tertutup kemungkinan akan ada penyesuaian jika dibutuhkan. Namun, lanjutnya, jika berada pada kondisi yang normal akan diseimbangkan dengan cash flow. "Tapi kalau dalam kondisi masih sesuai dengan pertimbangan awal maka kita coba tertibkan sesuai target," ujarnya.
Lotto memperkirakan berdasarkan imbal hasil (yield), tahun depan tidak akan berbeda jauh dengan sebelumnya jika tidak terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan pada tahun depan inflow masih cukup besar.
Analisis :
Semoga dengan berubah nya strategi utang ini Indonesia bisa mengurangi utang-utang nya di seluruh dunia dan akan lebih baik apabila dengan strategi ini Indonesia terlepas dari utang yang besar dan akan mensejahterakan masyarakat.
sumber : http://www.suaramerdeka.com
Menurutnya, cara ini diterapkan karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak penarikan utang yang besar-besaran di awal tahun tak terserap.
"Untuk tahun depan, kita tidak terapkan front loading tapi 50:50%, jadi di semester I 50% dan di semester II 50%. Kita coba ini pertama kali karena kita sesuaikan dengan cash flow, sehingga tidak ada misalkan over financing yang terlalu berlebihan," jelas Lotto di Jakarta, akhir pekan ini.
Dia menambahkan pemerintah melihat seberapa kebutuhan anggaran maka angka tersebut akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan begitu penerbitan SBN tidak melebihi pembiayaan yang ada.
Selama ini pemerintah selalu menggunakan sistem front loading dalam penerbitan SBN untuk memenuhi pembiayaan di tahun anggaran. Dimana SBN yang diterbitkan pada semester I lebih besar dari semester II.
Lotto mengatakan sistem ini akan dievaluasi setiap triwulannya. Tidak tertutup kemungkinan akan ada penyesuaian jika dibutuhkan. Namun, lanjutnya, jika berada pada kondisi yang normal akan diseimbangkan dengan cash flow. "Tapi kalau dalam kondisi masih sesuai dengan pertimbangan awal maka kita coba tertibkan sesuai target," ujarnya.
Lotto memperkirakan berdasarkan imbal hasil (yield), tahun depan tidak akan berbeda jauh dengan sebelumnya jika tidak terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan pada tahun depan inflow masih cukup besar.
Analisis :
Semoga dengan berubah nya strategi utang ini Indonesia bisa mengurangi utang-utang nya di seluruh dunia dan akan lebih baik apabila dengan strategi ini Indonesia terlepas dari utang yang besar dan akan mensejahterakan masyarakat.
sumber : http://www.suaramerdeka.com
Pertumbuhan Ekonomi 2013 Berkisar 6-6,5%
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 diproyeksikan kurang lebih masih
akan tetap sama dengan tahun 2012, dengan kisaran angka pertumbuhan
ekonomi antara 6-6,5%. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan sektor
keuangan diharapkan melibatkan kelompok menengah-bawah serta proteksi
kelompok masyarakat kurang mampu.
Salah satu pengamat ekonomi di Indonesia mengatakan, perekonomian Indonesia ke depan tampak semakin prospektif dan optimistik. Kendati demikian, investasi yang tumbuh tinggi diperkirakan melemah mengikuti kondisi perdagangan internasional. "Dampak ketidakpastian ekonomi Eropa masih berlanjut," , dan juga
dinamika perekonomian domestik yang dipengaruhi oleh volatilitas kondisi perekonomian eksternal di Amerika Serikat dan Eropa masih terus berlangsung dengan keterkaitan yang makin melemah.
Di pasar modal, pada 2013 pengamat pasar modal Dr I Wayan Nuka Lantara memperkirakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menembus level 5.000, dengan dorongan utama dari sektor perbankan, properti dan telekomunikasi. Di samping itu, pada fixed income market diproyeksikan bahwa yield obligasi pemerintah akan semakin grafik mendatar, yang artinya, harga obligasi yang semakin tinggi yang menunjukkan trading yang semakin meningkat.
Analisis :
Bertumbuhnya ekonomi di tahun yang baru ini sangat baik untuk Indonesia dimana masih banyak masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, dan akan sangat baik lagi apabila pemerintah lebih meningkatkan kinerja dan kejujuran para anggota pemerintah untuk mambantu bertumbuhnya perekonomian di Indonesia ini.
sumber : http://www.suaramerdeka.com
Salah satu pengamat ekonomi di Indonesia mengatakan, perekonomian Indonesia ke depan tampak semakin prospektif dan optimistik. Kendati demikian, investasi yang tumbuh tinggi diperkirakan melemah mengikuti kondisi perdagangan internasional. "Dampak ketidakpastian ekonomi Eropa masih berlanjut," , dan juga
dinamika perekonomian domestik yang dipengaruhi oleh volatilitas kondisi perekonomian eksternal di Amerika Serikat dan Eropa masih terus berlangsung dengan keterkaitan yang makin melemah.
Di pasar modal, pada 2013 pengamat pasar modal Dr I Wayan Nuka Lantara memperkirakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menembus level 5.000, dengan dorongan utama dari sektor perbankan, properti dan telekomunikasi. Di samping itu, pada fixed income market diproyeksikan bahwa yield obligasi pemerintah akan semakin grafik mendatar, yang artinya, harga obligasi yang semakin tinggi yang menunjukkan trading yang semakin meningkat.
Analisis :
Bertumbuhnya ekonomi di tahun yang baru ini sangat baik untuk Indonesia dimana masih banyak masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, dan akan sangat baik lagi apabila pemerintah lebih meningkatkan kinerja dan kejujuran para anggota pemerintah untuk mambantu bertumbuhnya perekonomian di Indonesia ini.
sumber : http://www.suaramerdeka.com
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Jangka Waktu Pemeriksaan
Walau jangka waktu pemeriksaan, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan tidak berubah. Tetapi "argo" awal pemeriksaan berubah dari sejak tanggal SP2 menjadi sejak tanggal Surat Pemberitahuan. Memang tidak signifikan karena prakteknya dua surat tersebut biasanya memiliki tanggal yang sama. Perubahan yang cukup signifikan di jangka waktu pemeriksaan adalah adanya alasan tertentu jika jangka waktu pemeriksaan diperpanjang. Selain harus ada alasan yang cukup kuat, sekarang pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis tentang perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada wajib pajak. Ini hal baru dalam tata cara pemeriksaan. Setelah diperpanjang, artinya setelah 6 bulan untuk pemeriksaan kantor atau 8 bulan untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksa belum menyelesaikan juga, maka menurut Pasal 5A ayat (4) pemeriksa harus menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak dalam jangka waktu 7 hari. Ini juga aturan baru yang memaksa pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan paling lama 8 bulan.
Kuesioner
Pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner kepada wajib pajak. Dulu kuesioner disampaikan pada akhir pemeriksaan dan tidak diwajibkan. Sekarang, pemeriksa pajak akan memberikan sekurang-kurangnya 3 dokumen kepada Wajib Pajak saat pertama kali datang, yaitu :
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
b. Kuesioner
c. Salinan Surat Perintah Pemeriksaan
Berita Acara Hasil Pertemuan
Sekarang diwajibkan untuk dibuat oleh Pemeriksa. Isi berita acara menerangkan langkah-langkah pada saat pemeriksa datang pertama kali, seperti: menerangkan tujuan pemeriksaan, menerangkan hak dan kewajiban pemeriksa serta hak dan kewajiban Wajib Pajak. Format berita acara hasil pertemuan diatur lebih lanjut di Peraturan atau Surat Edaran Dirjen Pajak.
SPHP dan tanggapan WP serta pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Di dalam Undang-Undang KUP terdapat dua prosedur yang wajib dijalankan dalam pemeriksaan. Jika salah satu prosedur di bawah ini tidak dilaksanakan maka hasil pemeriksaan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP. Kedua prosedur tersebut yaitu pemeriksa wajib:
a. memberikan SPHP kepada WP;
b. melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan WP.
SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada WP untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) adalah pembahasan antara WP dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
Bagaimana jika WP tidak memberikan tanggapan SPHP, apakah masih diundang dalam closing conference?. Undang-Undang KUP tidak mensyaratkan adanya tanggapan SPHP atas kehadiran WP. Artinya, menurut UU KUP, ada atau tidak ada tanggapan atas SPHP maka pemeriksa tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Jangka waktu WP memberikan tanggapan SPHP adalah 7 hari kerja. Sebelumnya, jangka waktu 7 hari kerja tersebut termasuk dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tapi sekarang, jangka waktu 7 hari kerja adalah kesempatan untuk memberikan tanggapan saja! Ditambah lagi, WP bisa meminta perpanjangan 3 hari kerja jika memang belum cukup untuk menyusun surat tanggapan. Setelah surat tanggapan selesai, kemudian disampaikan ke KPP atau unit yang melaksanakan pemeriksaan.
Setelah tanggapan WP diterima oleh KPP, atau jangka waktu 7 hari kerja sudah habis dan WP tidak memberikan tanggapan, maka 3 hari kerja kemudian akan ada undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Apapun yang terjadi dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib membuat risalah pembahasan. Jika WP tidak hadir, maka selain risalah pembahasan, juga ditambah dengan berita acara ketidakhadiran WP. Jika tanggapan WP setuju atas hasil pemeriksaan, baik persetujuan tersebut disebutkan dalam surat tanggapan maupun persetujuan tersebut setelah ada pembahasan, maka dibuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh pemeriksa dan WP.
Tim Quality Assurance Pemeriksaan (QAP).
Tim QAP ini hanya menggantikan tugas dari Tim Pembahas. Dimana sebelumnya Tim Pembahas berada di dua tingkat, yaitu ditingkat KPP, dan kalau belum puas bisa minta Tim Pembahas lagi di tingkat Kanwil DJP. Sementara Tim QAP ini hanya berada di tingkat Kanwil DJP. Bahkan, Tim QAP sekarang menjadi lebih kuat karena ditugaskan juga untuk memberikan keputusan atas perbedaan pendapat. Sehingga apabila terjadi sengketa atas hasil pemeriksaan antara pemeriksa dan WP, maka akan diputuskan oleh Tim QAP ini.
Dalam setiap pembahasan sengketa, Tim QAP wajib mengundang WP dan pemeriksa. Kemudian hasil pembahasan di Tim QAP dituangkan dalam risalah Tim QAP yang ditandatangani oleh Tim QAP, pemeriksa, dan Wajib Pajak. Setelah ada keputusan atas sengketa tersebut oleh QAP, maka pemeriksa bisa membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Apakah WP harus menerima keputusan Tim QAP? Tidak harus! Walaupun sekarang pembahasan sengketa hasil pemeriksaan diputuskan oleh tim yang independen, tetapi WP bisa saja tetap tidak setuju. Dan atas ketidaksetujuan tersebut, WP bisa mengajukan proses keberatan setelah surat ketetapan pajak keluar.
Terhadap pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum selesai, maka tetap mengikuti prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007.
sumber : http://finance.detik.com
Walau jangka waktu pemeriksaan, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan tidak berubah. Tetapi "argo" awal pemeriksaan berubah dari sejak tanggal SP2 menjadi sejak tanggal Surat Pemberitahuan. Memang tidak signifikan karena prakteknya dua surat tersebut biasanya memiliki tanggal yang sama. Perubahan yang cukup signifikan di jangka waktu pemeriksaan adalah adanya alasan tertentu jika jangka waktu pemeriksaan diperpanjang. Selain harus ada alasan yang cukup kuat, sekarang pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis tentang perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada wajib pajak. Ini hal baru dalam tata cara pemeriksaan. Setelah diperpanjang, artinya setelah 6 bulan untuk pemeriksaan kantor atau 8 bulan untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksa belum menyelesaikan juga, maka menurut Pasal 5A ayat (4) pemeriksa harus menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak dalam jangka waktu 7 hari. Ini juga aturan baru yang memaksa pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan paling lama 8 bulan.
Kuesioner
Pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner kepada wajib pajak. Dulu kuesioner disampaikan pada akhir pemeriksaan dan tidak diwajibkan. Sekarang, pemeriksa pajak akan memberikan sekurang-kurangnya 3 dokumen kepada Wajib Pajak saat pertama kali datang, yaitu :
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
b. Kuesioner
c. Salinan Surat Perintah Pemeriksaan
Berita Acara Hasil Pertemuan
Sekarang diwajibkan untuk dibuat oleh Pemeriksa. Isi berita acara menerangkan langkah-langkah pada saat pemeriksa datang pertama kali, seperti: menerangkan tujuan pemeriksaan, menerangkan hak dan kewajiban pemeriksa serta hak dan kewajiban Wajib Pajak. Format berita acara hasil pertemuan diatur lebih lanjut di Peraturan atau Surat Edaran Dirjen Pajak.
SPHP dan tanggapan WP serta pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Di dalam Undang-Undang KUP terdapat dua prosedur yang wajib dijalankan dalam pemeriksaan. Jika salah satu prosedur di bawah ini tidak dilaksanakan maka hasil pemeriksaan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP. Kedua prosedur tersebut yaitu pemeriksa wajib:
a. memberikan SPHP kepada WP;
b. melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan WP.
SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada WP untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) adalah pembahasan antara WP dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
Bagaimana jika WP tidak memberikan tanggapan SPHP, apakah masih diundang dalam closing conference?. Undang-Undang KUP tidak mensyaratkan adanya tanggapan SPHP atas kehadiran WP. Artinya, menurut UU KUP, ada atau tidak ada tanggapan atas SPHP maka pemeriksa tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Jangka waktu WP memberikan tanggapan SPHP adalah 7 hari kerja. Sebelumnya, jangka waktu 7 hari kerja tersebut termasuk dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tapi sekarang, jangka waktu 7 hari kerja adalah kesempatan untuk memberikan tanggapan saja! Ditambah lagi, WP bisa meminta perpanjangan 3 hari kerja jika memang belum cukup untuk menyusun surat tanggapan. Setelah surat tanggapan selesai, kemudian disampaikan ke KPP atau unit yang melaksanakan pemeriksaan.
Setelah tanggapan WP diterima oleh KPP, atau jangka waktu 7 hari kerja sudah habis dan WP tidak memberikan tanggapan, maka 3 hari kerja kemudian akan ada undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Apapun yang terjadi dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib membuat risalah pembahasan. Jika WP tidak hadir, maka selain risalah pembahasan, juga ditambah dengan berita acara ketidakhadiran WP. Jika tanggapan WP setuju atas hasil pemeriksaan, baik persetujuan tersebut disebutkan dalam surat tanggapan maupun persetujuan tersebut setelah ada pembahasan, maka dibuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh pemeriksa dan WP.
Tim Quality Assurance Pemeriksaan (QAP).
Tim QAP ini hanya menggantikan tugas dari Tim Pembahas. Dimana sebelumnya Tim Pembahas berada di dua tingkat, yaitu ditingkat KPP, dan kalau belum puas bisa minta Tim Pembahas lagi di tingkat Kanwil DJP. Sementara Tim QAP ini hanya berada di tingkat Kanwil DJP. Bahkan, Tim QAP sekarang menjadi lebih kuat karena ditugaskan juga untuk memberikan keputusan atas perbedaan pendapat. Sehingga apabila terjadi sengketa atas hasil pemeriksaan antara pemeriksa dan WP, maka akan diputuskan oleh Tim QAP ini.
Dalam setiap pembahasan sengketa, Tim QAP wajib mengundang WP dan pemeriksa. Kemudian hasil pembahasan di Tim QAP dituangkan dalam risalah Tim QAP yang ditandatangani oleh Tim QAP, pemeriksa, dan Wajib Pajak. Setelah ada keputusan atas sengketa tersebut oleh QAP, maka pemeriksa bisa membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Apakah WP harus menerima keputusan Tim QAP? Tidak harus! Walaupun sekarang pembahasan sengketa hasil pemeriksaan diputuskan oleh tim yang independen, tetapi WP bisa saja tetap tidak setuju. Dan atas ketidaksetujuan tersebut, WP bisa mengajukan proses keberatan setelah surat ketetapan pajak keluar.
Terhadap pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum selesai, maka tetap mengikuti prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007.
sumber : http://finance.detik.com
11 Aturan Pajak Baru
Selama Agustus 2012 lalu, setidaknya ada 11 aturan baru perpajakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan Dirjen Pajak, yaitu sebagai berikut :
1. Batasan Rumah Sederhana direvisi kembali. Jika sebelumnya yang dikategorikan sebagai rumah sederhana adalah rumah yang harga jual tidak melebihi Rp 70 Juta. Namun sejak 3 Agustus 2012, pemerintah merevisi batasan harga jual berdasarkan wilayah, yaitu :
a. Rp 88 Juta, untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
b. Rp 95 Juta, untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan, Karimun, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
c. Rp 145 Juta, untuk wilayah Papua dan Papua Barat
(Permenkeu No.PER-125/PMK.011/2012 tanggal 3 Agustus 2012)
2. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU) telah berubah per 1 Agustus 2012. Maka dalam Lampiran Induk SPT Masa PPN untuk masa pajak mulai bulan Agustus 2012, KLUnya disesuaikan dengan KLU yang baru. (Kepdirjen No. KEP-233/PJ./2012 tanggal 1 Agustus 2012)
3.Sejak 1 Juli 2012, BUMN kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN. Namun BUMD tidak ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN. Sebagai badan pemungut, BUMN wajib memungut PPN dan PPnBM pada saat :
a. penyerahan BKP/JKP
b. penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP
c. penerimaan pembayaran termin. Sementara kewajiban pemungutan PPN bagi BUMD baru terjadi pada saat penagihan.
(Permenkeu No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012)
4. BUMN sebagai badan pemungut, wajib melaporkannya transaksinya ke KPP BUMN dengan menggunakan SPT Masa PPN dilampiri dengan Daftar Nominatif FP dan SSP sesuai dengan fotmat dan bentuk yang tercantum dalam ketentuan ini.
(PerMenkeu No. 136/PMK. 03/2012 Tanggal 16 Agustus 2012)
5. Mulai 2 Juli 2012, WP Badan yang akan menyampaikan e-SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 dan seterusnya, menggunakan aplikasi e-SPT yang terbaru, yaitu aplikasi 'e-SPT Tahunan PPh Tahun 2011', tidak boleh lagi menggunakan aplikasi sebelumnya 'e-SPT Tahunan PPh Tahun 2009'.
(Perdirjen No.PER-16/PJ./2012 tanggal 2 Juli 2012)
6. Benchmark Behavioral Model (BBM) adalah metodologi baru yang dikembangkan DJP dari metode sebelumnya yaitu Total Benchmarking. BBM ini akan digunakan DJP sebagai petunjuk kegiatan penggalian potensi WP Badan.
(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-40/PJ./2012 tanggal 16 Agustus 2012)
7. Tanpa ada permohonan dari WP, Kepala kanwil dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB dan mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar, secara jabatan.
(Perdirjen No.PER-17/PJ./2012 tanggal 6 Agustus 2012)
8. Mulai 7 Agustus 2012, syarat bagi WP yang mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana pajak adalah surat pengakuan bersalah dan bukti penyerahan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account. Total yang harus dibayar menjadi sebesar 5x lipat utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
(Permenekeu No. 129/PMK.03/2012 tanggal 7 Agustus 2012)
9. Bagi WP yang memiliki NPWP Ganda, Dirjen Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan, sehingga menjadi 1 NPWP yang aktif. Namun penghapusan ini, tidak menghapus utang pajak yang melekat pada NPWP yang dihapus tersebut.
(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-36/PJ./2012 tanggal 2 Juli 2012)
10. Tiga Kanwil yang direncanakan memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar dalam tahun anggaran 2012, adalah dari kanwil WP besar, Kanwil Jakarta Khusus dan Kanwil Jakarta Selatan.
(Kepdirjen Pajak No.KEP-253/PJ./2012 tanggal 16 Agustus 2012)
11. Pembelian avtur untuk penerbangan international tidak terutang PPN, namun jika dipindahtangankan avtur bebas PPN yang sudah dibeli maskapai penerbangan kepada pihak lain, maka PPN terutang yang tidak dipungut wajib dibayar dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pengalihan. Jika tidak, Dirjen apakan menerbitkan SKPKB ditambah sanksi.
(PP No. 71 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012)
sumber : http://finance.detik.com
1. Batasan Rumah Sederhana direvisi kembali. Jika sebelumnya yang dikategorikan sebagai rumah sederhana adalah rumah yang harga jual tidak melebihi Rp 70 Juta. Namun sejak 3 Agustus 2012, pemerintah merevisi batasan harga jual berdasarkan wilayah, yaitu :
a. Rp 88 Juta, untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
b. Rp 95 Juta, untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan, Karimun, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
c. Rp 145 Juta, untuk wilayah Papua dan Papua Barat
(Permenkeu No.PER-125/PMK.011/2012 tanggal 3 Agustus 2012)
2. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU) telah berubah per 1 Agustus 2012. Maka dalam Lampiran Induk SPT Masa PPN untuk masa pajak mulai bulan Agustus 2012, KLUnya disesuaikan dengan KLU yang baru. (Kepdirjen No. KEP-233/PJ./2012 tanggal 1 Agustus 2012)
3.Sejak 1 Juli 2012, BUMN kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN. Namun BUMD tidak ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN. Sebagai badan pemungut, BUMN wajib memungut PPN dan PPnBM pada saat :
a. penyerahan BKP/JKP
b. penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP
c. penerimaan pembayaran termin. Sementara kewajiban pemungutan PPN bagi BUMD baru terjadi pada saat penagihan.
(Permenkeu No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012)
4. BUMN sebagai badan pemungut, wajib melaporkannya transaksinya ke KPP BUMN dengan menggunakan SPT Masa PPN dilampiri dengan Daftar Nominatif FP dan SSP sesuai dengan fotmat dan bentuk yang tercantum dalam ketentuan ini.
(PerMenkeu No. 136/PMK. 03/2012 Tanggal 16 Agustus 2012)
5. Mulai 2 Juli 2012, WP Badan yang akan menyampaikan e-SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 dan seterusnya, menggunakan aplikasi e-SPT yang terbaru, yaitu aplikasi 'e-SPT Tahunan PPh Tahun 2011', tidak boleh lagi menggunakan aplikasi sebelumnya 'e-SPT Tahunan PPh Tahun 2009'.
(Perdirjen No.PER-16/PJ./2012 tanggal 2 Juli 2012)
6. Benchmark Behavioral Model (BBM) adalah metodologi baru yang dikembangkan DJP dari metode sebelumnya yaitu Total Benchmarking. BBM ini akan digunakan DJP sebagai petunjuk kegiatan penggalian potensi WP Badan.
(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-40/PJ./2012 tanggal 16 Agustus 2012)
7. Tanpa ada permohonan dari WP, Kepala kanwil dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB dan mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar, secara jabatan.
(Perdirjen No.PER-17/PJ./2012 tanggal 6 Agustus 2012)
8. Mulai 7 Agustus 2012, syarat bagi WP yang mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana pajak adalah surat pengakuan bersalah dan bukti penyerahan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account. Total yang harus dibayar menjadi sebesar 5x lipat utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
(Permenekeu No. 129/PMK.03/2012 tanggal 7 Agustus 2012)
9. Bagi WP yang memiliki NPWP Ganda, Dirjen Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan, sehingga menjadi 1 NPWP yang aktif. Namun penghapusan ini, tidak menghapus utang pajak yang melekat pada NPWP yang dihapus tersebut.
(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-36/PJ./2012 tanggal 2 Juli 2012)
10. Tiga Kanwil yang direncanakan memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar dalam tahun anggaran 2012, adalah dari kanwil WP besar, Kanwil Jakarta Khusus dan Kanwil Jakarta Selatan.
(Kepdirjen Pajak No.KEP-253/PJ./2012 tanggal 16 Agustus 2012)
11. Pembelian avtur untuk penerbangan international tidak terutang PPN, namun jika dipindahtangankan avtur bebas PPN yang sudah dibeli maskapai penerbangan kepada pihak lain, maka PPN terutang yang tidak dipungut wajib dibayar dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pengalihan. Jika tidak, Dirjen apakan menerbitkan SKPKB ditambah sanksi.
(PP No. 71 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012)
sumber : http://finance.detik.com
Cadangan Devisa RI Kokoh US$ 112 Miliar di Tahun 2012
Cadangan devisa Indonesia terus menunjukkan keperkasaannya. Bank
Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa RI di akhir tahun 2012 tembus
US$ 112,8 miliar. Angka ini meningkat US$ 1,5 miliar dibandingkan pada akhir November 2012 pada posisi US$ 111,3 miliar.
Berikut data cadangan devisa RI di 2012 :
Analisis :
Hal ini sangat baik karena apabila cadangan devisa terus bertambah setiap tahun nya akan berperan penting dalam pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi dan perbankan. Semoga di tahun 2013 cadangan devisa Indonesia akan terus meningkat dan terus kokoh dalam setiap bulannya.
sumber : http://finance.detik.com
Berikut data cadangan devisa RI di 2012 :
- Januari 2012 : US$ 112 miliar
- Februari 2012 : US$ 112,2 miliar
- Maret 2012 : US$ 110,49 miliar
- April 2012 : US$ 116,4 miliar
- Mei 2012 : US$ 111,5 miliar
- Juni 2012 : US$ 106,5 miliar
- Juli 2012 : US$ 106,56 miliar
- Agustus 2012 : US$ 108,99 miliar
- September 2012 : US$ 110,172 miliar
- Oktober 2012 : US$ 110,3 miliar
- November 2012 : US$ 111,3 miliar
- Desember 2012 : US$ 112,8 miliar
Analisis :
Hal ini sangat baik karena apabila cadangan devisa terus bertambah setiap tahun nya akan berperan penting dalam pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi dan perbankan. Semoga di tahun 2013 cadangan devisa Indonesia akan terus meningkat dan terus kokoh dalam setiap bulannya.
sumber : http://finance.detik.com
Hubungan Antara Price to Book Value & Pergerakan Harga Saham
Investment thesis yang umum adalah pergerakan harga saham berbanding
lurus dengan kinerja perusahaan tersebut. Jika kinerja perusahaan bagus
(laba tinggi) biasa harga sahamnya naik. Dan sebaliknya, jika kinerja
memburuk (laba rendah atau bahkan rugi) biasanya harga saham turun. Itu
berdasarkan textbook. Namun dalam praktek sehari hari, dimana sering
terjadi disparitas antara teori dan praktek di lapangan, kondisi tidak
100% seperti diatas.
Secara umum harga saham biasa bergerak akibat adanya demand dan supply. Jika permintaan tinggi (pembeli lebih banyak dari penjual) harga saham memiliki kecenderungan naik. Dan jika supply tinggi (penjual lebih banyak dari pembeli) maka biasa harga saham turun. Demand dan supply sendiri dipengaruhi oleh HARAPAN akan kinerja keuangan perusahaan. Jika investor memproyeksi kinerja sebuah perusahaan akan bagus, maka permintaan atas saham tersebut akan tinggi yang menyebabkan harga saham naik. Dan sebaliknya, jika kinerja diproyeksikan turun, maka investor akan menjual saham tersebut yang menyebabkan harga turun.
Sehingga dapat disimpulkan pergerakan harga saham dipengaruhi oleh besarnya demand dan supply, dimana demand dan supply ini dipengaruhi oleh harapan atas kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sehingga bisa saja terjadi sebuah saham memiliki PBV rendah namun harga nya tidak naik karena kemungkinan investor memiliki harapan di masa depan kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak sebaik masa lalu. Atau kemungkinan kedua masih sedikit investor yang sadar bahwa saham tersebut saat ini memiliki PBV rendah.
Dan terakhir, saham murah dapat diartikan sudah undervalued (PBV, PER rendah) dan memiliki prospek keuangan masa depan yang bagus (laba tinggi). Sedangkan saham murahan dapat diartikan memiliki PBV atau PER rendah karena memang masa depannya kurang cerah.
sumber : http://finance.detik.com
Secara umum harga saham biasa bergerak akibat adanya demand dan supply. Jika permintaan tinggi (pembeli lebih banyak dari penjual) harga saham memiliki kecenderungan naik. Dan jika supply tinggi (penjual lebih banyak dari pembeli) maka biasa harga saham turun. Demand dan supply sendiri dipengaruhi oleh HARAPAN akan kinerja keuangan perusahaan. Jika investor memproyeksi kinerja sebuah perusahaan akan bagus, maka permintaan atas saham tersebut akan tinggi yang menyebabkan harga saham naik. Dan sebaliknya, jika kinerja diproyeksikan turun, maka investor akan menjual saham tersebut yang menyebabkan harga turun.
Sehingga dapat disimpulkan pergerakan harga saham dipengaruhi oleh besarnya demand dan supply, dimana demand dan supply ini dipengaruhi oleh harapan atas kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sehingga bisa saja terjadi sebuah saham memiliki PBV rendah namun harga nya tidak naik karena kemungkinan investor memiliki harapan di masa depan kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak sebaik masa lalu. Atau kemungkinan kedua masih sedikit investor yang sadar bahwa saham tersebut saat ini memiliki PBV rendah.
Dan terakhir, saham murah dapat diartikan sudah undervalued (PBV, PER rendah) dan memiliki prospek keuangan masa depan yang bagus (laba tinggi). Sedangkan saham murahan dapat diartikan memiliki PBV atau PER rendah karena memang masa depannya kurang cerah.
sumber : http://finance.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)